Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul
RSS icon Email icon Home icon
  • Siaran Pers No. 49/PIH/KOMINFO/1/2009 tentang Konsultasi Publik Terhadap Draft Perpres Mengenai Pelaksanaan E-Government Di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah

    Posted on Januari 20th, 2009 admin2 1 comment

    (Jakarta, 19 Januari 2009). Sebagai salah satu tindak lanjut dari pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik, serta juga sebagai penyempurnaan atas Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E_Government, Departemen Kominfo mulai tanggal 19 Januari 2009 s/d. 19 Maret 2009 mengadakan konsultasi publik terhadap Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Pelaksanaan E-Government Di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah. Pertimbangan utama disusunnya draft peraturan ini, bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan (e-Government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, sehingga untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik ( good governance ) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan peraturan yang mengatur pelaksanaan e-Government di instansi pemerintah pusat dan daerah. Melalui konsultasi publik ini diharapkan dapat diperoleh hasil yang lebih optimal, mengingat sejauh ini sesungguhnya sudah dibahas cukup lama dengan berbagai kalangan stakeholder. Kepada berbagai pihak yang berminat untuk menyampaikan tanggapan, kritik, saran dan kritik sekalipun dapat mengirimkannya ke alamat email: herry@depkominfo.go.id dan septi@depkominfo.go.id .

    Selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yang juga mendorong penyusunan draft peraturan ini adalah realita, bahwasanya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah dirasakan manfaatnya di berbagai sektor publik, sebagaimana yang sudah dikembangkan oleh sejumlah instansi pemerintah seperti di Malang, Sragen, Jembrana dan lain sebagainya. Lebih dari itu, penerapan TIK di sektor keuangan misalnya seperti pada jasa perbankan dan asuransi telah memungkinkan transformasi pemanfaatan TIK yang tadinya hanya menunjang kegiatan administrasi menuju ke peningkatan kualitas layanan terhadap nasabah. Masyarakat dan dunia usaha tidak harus berkunjung ke cabang sebuah bank karena tersedia berbagai saluran pelayanan baik melalui internet, pesan singkat, telepon, maupun surat elektronik. Hal serupa juga diharapkan dapat dihadirkan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan publik melalui e-Government yang diharapkan dapat menghadirkan inovasi dari proses layanan sehingga dapat meningkatkan partisipasi pengguna. Inovasi dapat dilakukan dengan cara diantaranya adalah memanfaatkan TIK dan melakukan rekayasa ulang proses layanan yang ada.

    Pemanfaatan TIK dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan adalah merupakan arti dari e-Government. Tanpa bantuan TIK, dalam upaya untuk mendapatkan layanan maupun pemberian partisipasi, maka masyarakat dan dunia usaha perlu mengunjungi instansi yang bersangkutan. Dalam hal sebuah layanan melibatkan lebih dari satu instansi maka masyarakat dan dunia usaha seringkali harus meluangkan lebih banyak waktu dan biaya untuk berkunjung dari satu instansi ke instansi lainnya. Waktu proses pun dapat menjadi lebih lama jika semua proses masih dilakukan secara manual tanpa memanfaatkan TIK. Dengan bantuan TIK, masyarakat dapat mengakses layanan dengan menggunakan internet, telepon, fax, surat elektronik, pesan singkat, dan saluran-saluran layanan lainnya. Di samping itu melalui e-Government masyarakat dan dunia usaha juga dapat memanfaatkan portal induk pemerintah maupun portal masing-masing instansi untuk mendapatkan informasi, mengecek kemajuan, dan melihat hasil atas layanan yang dibutuhkan, sehingga kewajiban berkunjung dari satu instansi ke instansi lainnya akan menjadi lebih berkurang jika tersedia sebuah pusat data terintegrasi yang menyimpan sebagian besar data yang dibutuhkan untuk pengeksekusian proses-proses dari sebuah layanan, sehingga bukan lagi orang yang berjalan dari satu instansi ke instansi melainkan informasi yang diperlukan.

    Pengembangan e-government Indonesia sampai tahun 2015 dibagi dalam tiga tahap, yaitu:

    1. Tahapan Pemantapan (2008-2010)

    Sebagai pijakan awal untuk pengembangan e-government selanjutnya maka di tahapan ini perlu dirumuskan dan ditetapkan kebijakan nasional pelaksanaan e-government. Rencana Induk e-Government Indonesia merupakan salah satu kebijakan nasional yang perlu diacu untuk pelaksanaan e-government di instansi pusat maupun daerah. Seluruh pengembangan e-government harus selaras dengan rencana induk yang telah disusun. Kelembagaan terkait dengan pengembangan e-government yang selama ini sangat bervariasi baik dalam hal penamaan maupun pengaturan eselon, perlu distandarisasi untuk memudahkan terbentuknya kerja sama yang sinergis antar instansi, selain juga untuk memastikan bahwa pengembangan TIK di masing-masing instansi akan selaras dengan visi di tingkat nasional.

    Sosialisasi akan rencana gerak langkah pelaksanaan e-government sekaligus sosialisasi pentingnya TIK dalam penyelenggaraan kepemerintahan perlu terus dilakukan baik ke instansi pusat maupun daerah. Agar hubungan antar instansi dapat ditunjang oleh TIK, maka perlu dilakukan pengkajian terhadap sistem prosedur yang ada untuk kemudian dilakukan standarisasi. Standarisasi sistem dan prosedur akan memudahkan interoperabilitas antar sistem di masing-masing instansi. Standar yang ada diperlukan untuk ditetapkan untuk kemudian disosialisasikan ke semua pihak yang terlibat. Tentunya penyusunan sistem dan prosedur yang ada harus mengikuti prinsip-prinsip praktek terbaik sebagai bagian dari Tata Kelola TIK.

    Pembangunan infrastruktur pada tahapan ini akan difokuskan pada dua hal yaitu Pusat Data dan Jaringan Komunikasi Data. Pusat data instansi pusat akan dibangun oleh masing-masing instansi pusat. Sedangkan untuk pusat data instansi daerah akan ditunjuk beberapa instansi daerah sebagai contoh penerapan. Hal yang sama juga berlaku untuk pembangunan jaringan komunikasi data.

    Aplikasi-aplikasi dasar dibangun pada tahapan ini. Salah satu contoh dari aplikasi dasar adalah e-Kantor yang memudahkan koordinasi dan kolaborasi dalam instansi maupun antar instansi. Aplikasi dasar bersifat umum dan dapat digunakan oleh seluruh instansi. Untuk aplikasi standar nasional, beberapa instansi pusat akan dipilih untuk menyediakan aplikasi standar nasional. Contoh dari aplikasi standar nasional adalah seperti aplikasi untuk kepegawaian, kesehatan, perhubungan, pariwisata, dan sebagainya. Aplikasi standar nasional bersifat khusus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari instansi yang bersangkutan. Aplikasi prioritas yang merupakan bagian dari program mercusuar Dewan TIK Nasional seperti National Single Window, e-Pengadaan, e-Anggaran, Nomor Identitas Nasional, dan e–Pendidikan juga diselesaikan pada tahapan ini. Setiap aplikasi yang dikembangkan harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi yang disediakan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo). Dari sisi sumber daya manusia (SDM), di tahapan ini akan dilakukan inventarisasi SDM yang ada dan penyusunan standar kompetensi SDM TIK. Berdasarkan standar kompetensi yang ada lalu dibandingkan dengan ketersediaan SDM yang ada, selanjutnya akan dikembangkan kurikulum pengembangan SDM TIK untuk kemudian diberikan pelatihan untuk pengembangan SDM. Pelatihan akan bersifat terus menerus dan ada di semua tahapan.

    2. Tahapan Layanan Terhubung (2010-2012)

    Keterhubungan antar layanan adalah target yang ditetapkan pada tahapan ini. Untuk mencapai keterhubungan, dibutuhkan jaringan komunikasi data yang menghubungkan antar kementerian lembaga dan juga jaringan komunikasi data di seluruh daerah. Selain itu pada tahap ini juga akan dibangun pusat data nasional. Masing-masing instansi di daerah juga akan membangun pusat data. Sistem dan prosedur standar yang telah ditetapkan di tahapan sebelumnya diterapkan secara menyeluruh pada tahapan ini dan terus dievaluasi penerapannya. Penerapan sistem dan prosedur yang ada harus terus mengikuti Tata Kelola TIK yang telah ditetapkan. Standar kelembagaan yang telah ditetapkan di tahapan sebelumnya mulai diterapkan pada tahapan ini. Perubahan yang terjadi akan terus didampingi dengan sosialisasi ke instansi pusat dan daerah.

    Jika di tahapan Pemantapan hanya beberapa instansi pusat dipilih untuk mengembangkan aplikasi standar nasional, maka pada tahapan ini semua instansi pusat menyediakan aplikasi standar nasional yang dapat saling terhubung. Aplikasi prioritas yang telah ditetapkan oleh Dewan TIK Nasional diterapkan ke seluruh instansi (baik pusat maupun daerah) yang terkait. Hal ini memberikan konsekuensi bahwa pada tahapan ini, seluruh penduduk Indonesia telah mempunyai Nomor Identitas Nasional, seluruh proses pengadaan telah menggunakan e-Pengadaan, seluruh proses anggaran juga telah menggunakan e-Anggaran. Dari sisi SDM, berdasarkan standar kompetensi yang telah disusun, agar kompetensi para penyelenggara e-government dapat terjaga standar kualitasnya, perlu dilakukan sertifikasi untuk mengkaji kemampuan mereka dari hasil pelatihan yang diberikan. Model pembelajaran menggunakan media elektronik (e-Pendidikan) akan diterapkan untuk menambah keterjangkauan dan kemudahan pembelajaran. E-Pendidikan juga merupakan salah satu aplikasi prioritas yang telah ditetapkan oleh Dewan TIK Nasional. Keterhubungan layanan memerlukan kemampuan untuk berbagi informasi di setiap lapisan fungsi pemerintah. Untuk dapat berbagi informasi, dibutuhkan ketersediaan jaringan komunikasi data, sistem dan prosedur standar, serta kemampuan aplikasi untuk saling bertukar informasi (interoperabilitas). Kemampuan aplikasi untuk saling bertukar informasi akan menjadi lebih mudah jika menggunakan aplikasi standar nasional.

    3. Tahapan Layanan Terintegrasi (2012-2015)

    Ketika memasuki tahapan ini, Indonesia telah memiliki Pusat Data Nasional, Pusat Data Instansi Pusat, Pusat Data Instansi Daerah, Jaringan Komunikasi Data Instansi Pusat, Jaringan Komunikasi Data Instansi Daerah, Aplikasi Dasar, Aplikasi Standar Nasional, dan Aplikasi Prioritas. Selain itu, dengan selesainya Palapa Ring, maka Jaringan Komunikasi Data Nasional juga akan tersedia. Infrastruktur dan aplikasi tersebut di atas merupakan aset berharga untuk dapat masuk ke tingkat selanjutnya yaitu penyediaan layanan yang saling terintegrasi.

    Integrasi disini berarti bahwa aplikasi dan data akan terintegrasikan dan terlokalisasikan di pusat data yang dimiliki oleh instansi. Ketika aplikasi dan data terintegrasikan dalam satu lokasi yang disebut pusat data, maka akan terjadi efisiensi dan efektifitas layanan. Efisiensi tercipta dengan terhindarnya duplikasi data dan duplikasi perangkat. Efektivitas tercipta dengan semakin mudahnya sebuah proses dilakukan karena data sudah terkumpul di pusat data. Seluruh aplikasi standar nasional dan aplikasi prioritas akan ditingkatkan dari yang tadinya hanya terhubung dan tersimpan di masing-masing instansi, untuk kemudian diintegrasikan dan ditempatkan di pusat data.

    Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo,

    Gatot S. Dewa Broto
    HP: 0811898504
    Email: gatot_b@postel.go.id
    Tel/Fax: 021.3504024


    Sumber : http://www.depkominfo.go.id/2009/01/19/siaran-pers-no-49pihkominfo12009-tentang-konsultasi-publik-terhadap-draft-perpres-mengenai-pelaksanaan-e-government-di-instansi-pemerintah-pusat-dan-daerah/

     

    One response to “Siaran Pers No. 49/PIH/KOMINFO/1/2009 tentang Konsultasi Publik Terhadap Draft Perpres Mengenai Pelaksanaan E-Government Di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah”

    1. terimakasih informasinya pak…
      situs warta yang sangat bagus untuk di simak terus berita-berita terbarunya…

    Leave a reply

Switch to our mobile site