Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul
RSS icon Email icon Home icon
  • Siaran Pers No. 127/PIH/KOMINFO/6/2009 tentang Konsultasi Publik Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Di Instansi Pemerintah Pusat Dan Daerah (E-Government)

    Posted on Juni 10th, 2009 admin2 No comments

    (Jakarta, 8 Juni 2009). Sebagai salah satu tindak lanjut dari pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka pemerintah memandang perlu menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah ( E-government ) di samping beberapa Rancangan Peraturan Pemerintah lainnya yang harus segera diselesaikan terhitung 2 tahun sejak diundangkannya UU tersebut (21 April 2008) sebagaimana disebutkan pada Pasal 54 ayat (2) UU ITE yang menyebutkan: ”Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 tahun setelah diundangkannya Undang-undang ini…”. Oleh karena itu, melalui Siaran Pers ini, Departemen Kominfo mengadakan konsultasi publik dengan tujuan untuk memperoleh masukan, saran, kritik dan perubahan sekalipun dari warga masyarakat pada umumnya dan para stakeholder pada umumnya dengan tujuan bagi perbaikan dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Pemerintah ini. Tanggapan dari publik ini diharapkan dapat diterima paling lambat pada tanggal 6 Juli 2009 dan dikirimkan melalui email kepada herry@depkominfo.go.id dan gatot_b@postel.go.id .

    Rancangan PP ini ini dimaksudkan untuk mengatur secara nasional penyelenggaraan e-government dan dengan rtujuan untuk: memberikan acuan pelaksanaan atau pedoman dalam rangka penyelenggaraan e-government secara nasional; menciptakan sinergi antar-Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah secara nasional dalam penyelenggaraan e-government ; mengoptimalkan penyelenggaraan e-government dalam pelayanan publik secara nasional; dan mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan Teknologi Informasi. E-government diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya serta harus dikoordinasikan dengan Menteri dan pimpinan instansi lain yang terkait. Dalam penyelenggaraan e-government , setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib: menetapkan rencana induk e-government yang mengacu pada rencana induk e-government nasional yang ditetapkan oleh Menteri; menetapkan sasaran dalam rencana induk e-government yang spesifik, terukur, dan realistis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan menetapkan peraturan yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan e-government .

    Dalam hal pemberian sanksi, pejabat instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 7, Pasal 9 ayat (1) dan (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (3), dan Pasal 21 ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selain sanksi yang dikenakan kepada Pejabat Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah ini, sanksi administratif juga dikenakan kepada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk oleh Presiden. Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, instansi tersebut dikenai sanksi pengurangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    Beberapa pasal tersebut di atas yang dapat menyebabkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendapatkan sanksi adalah sebagai berikut:

    1. Pasal 3 ayat (2): Dalam penyelenggaraan e-government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib: menetapkan rencana induk e-government yang mengacu pada rencana induk e-government nasional yang ditetapkan oleh Menteri; menetapkan sasaran dalam rencana induk e-government yang spesifik, terukur, dan realistis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan menetapkan peraturan yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan e-government .
    2. Pasal 5 ayat (2): Setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib mengalokasikan dana untuk mendukung penyelenggaraan e-government .
    3. Pasal 7: Setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyediakan Infrastruktur yang diperlukan dalam penyelenggaraan e-government sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
    4. Pasal 9 ayat (1): Setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyediakan fasilitas pusat data yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dan Pasal 9 ayat (4): Fasilitas pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan fasilitas pusat data nasional yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berada di wilayah hukum Republik Indonesia.
    5. Pasal 16 ayat (1): Aplikasi e-government beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib diserahkan kepada Menteri untuk disimpan di dalam repositori.
    6. Pasal 18 ayat (1): Setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyediakan data dan informasi dalam penyelenggaraan e-government untuk keperluan internal dan eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan Pasal 18 ayat (2): Setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi.
    7. Pasal 19 ayat (2): Menteri menetapkan data dan informasi minimal yang wajib disediakan oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penyelenggaraan e-government.
    8. Pasal 20 ayat (3): Hosting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
    9. Pasal 21 ayat (1): Setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan

    —————

    Kepala Pusat Informasi dan Humas Departemen Kominfo (Gatot S. Dewa Broto, HP: 0811898504, Email: gatot_b@postel.go.id; Tel/Fax: 021.3504024).


    Sumber :
    Departemen Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia

    Leave a reply

Switch to our mobile site