Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul
RSS icon Email icon Home icon
  • FGD Sistem Informasi Desa

    Posted on Juni 7th, 2013 admin No comments

    fgd-sidCombine Resource Institution (CRI) menyelenggarakan Focus Group Discussion Sistem Informasi Desa (SID), Rabu (05/06) di Univesity Club UGM. Diskusi mengangkat topik tentang Lisensi dan Legalitas Manajemen Isi SID.

    Elanto Wijoyono selaku koordinator kegiatan mengutaran pengembangan SID dirintis sejak lima tahun lalu, saat ini tahap pengembangan sampai pada SID versi 3. Aplikasi SID dirancang untuk menjalankan fungsi olah data dasar terkait pengelolaan sumber daya komunitas di tingkat desa.

    Secara umum data yang dikelola SID meliputi data kependudukan desa, data aset/sumber daya dan data keuangan (publik) tingkat desa. Aplikasi memiliki fitur portal desa, manajemen pelayanan masyarakat desa, dan data tematik yang dapat diseusaikan dengan kebutuhan tiap-tiap desa.

    Dalam diskusi ini menghadirkan narasumber untuk ranah legalitas konten data aset/sumber daya komunitas yakni Yohanes Supramono (Pemkot Yogyakarta) dan Deny Rahardian (Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif). Pada sesi berikutnya Rusmayanto Maryanto (Yayasan Penggerak Linux Indonesia) sebagai narasumber untuk ranah lisensi aplikasi. Peserta diskusi meliputi tim CRI, beberapa LSM mitra kerja CRI yang turut berkolaborasi dalam pengembangan SID serta dari KPDT Bantul.

    Terkait dengan penempatan server data, Yohanes Supramono menjelaskan sebagai SID sebagai data di tingkat pemerintah desa selain disimpan di komputer lokal Kantor Desa sebaiknya juga disimpan di server pemerintah di atasnya. Dengan demikian data tidak jatuh ditangan yang tidak bertanggung-jawab. Perlu dibuat kontrak perjanjian antara Perintah Desa, Pengembang aplikasi dan Pemerintah Kabupaten terkait akses data yang tersimpan di SID.

    Hal tersebut menjadi perhatian KPDT Bantul, telah memiliki program untuk memfasilitasi Pemerintah Desa menyedikan hosting data di data center KPDT. Beberapa desa di Kab. Bantul sudah memiliki website namun dalam perjalanannya web desa tidak berkelanjutan. Salah satunya karena web desa menggunakan hosting pihak swasta dengan demikian terbebani biaya sewa dan keterbatasan penguasaan teknis perangkat desa.

    SID sebagai free open source perlu dipilih linsensi aplikasi yang tepat. Rusmayanto Maryanto menyarankan agar SID menggunakan lisensi General Public License sehingga tidak membatasi penggunaan, bebas didistribusikan dan bebas dimodifikasi. (y)

    Leave a reply

Switch to our mobile site